PROFILE

DASAR HUKUM, VISI DAN MISI, STRUKTUR ORGANISASI, PERANAN, TUGAS POKOK, dan FUNGSI

1. Dasar Hukum

Pengaturan mengenai Bagian Hukum dalam struktur satuan kerja perangkat daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

2. Visi dan Misi

Visi yang dicanangkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :

“Terwujudnya Profesionalisme Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hubungan Masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

3.Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi Bidang Aparatur, Kesejahteraan Rakyat dan Umum

Peranan, Tugas Pokok, dan Fungsi :

1. Peranan Bagian Hukum

Sebagai bagian dari organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai beberapa peran yang sangat strategis, yaitu :

1) penataan sistem hukum daerah secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;

2) mengembangkan produk-produk hukum daerah yang mendorong dan mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah;

3) meningkatkan kualitas penegakan hukum daerah;

4) meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat;

5) meningkatkan cakupan pelayanan / bantuan hukum terhadap masyarakat;

6) penelaahan dan pengkajian terhadap hukum daerah, peraturan perundang-undangan daerah yang dianggap tidak sesuai / mencerminkan aspirasi masyarakat dan semangat otonomi daerah.

Sebagai bagian dari unsur pelaksana pemerintahan tugas dan fungsi yang diperankan Bagian Hukum Setda pada hakekatnya merupakan amanat seluruh rakyat. Oleh karena itu Bagian Hukum berusaha untuk menjadi aparat yang accountable, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

2. Tugas Pokok Bagian Hukum :

menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten, serta pengkajian dan dokumentasi hukum.

3. Fungsi Bagian Hukum :

1. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang peraturan perundang-undangan daerah;

2. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah secara terpadu, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;

3. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;

4. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Hukum;

5. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang hukum;

6. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Pemerintahan di bidang hukum;

7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hukum;

8.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Bagian Hukum

Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yang terdiri dari :

1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah secara terpadu, penyelenggaraan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang peraturan perundang-undangan daerah;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang peraturan perundang-undangan daerah;

c. menyiapkan dan menganalisa bahan kebijakan pembinaan, pedoman/petunjuk teknis dan rencana strategis di bidang peraturan perundang-undangan daerah;

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, sistem informasi, fasilitasi, pemantauan, melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan daerah;

e. memroses dan menerbitkan produk-produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati);

f. melaksanakan verifikasi produk-produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati);

g. melaksanakan peninjauan kembali produk-produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati);

h. menyelenggarakan ketatausahaan Subbagian Peraturan Perundang-undangan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang peraturan perundang-undangan;

j. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum di bidang peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten yang meliputi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;

c. menyiapkan dan menganalisa bahan kebijakan pembinaan, pedoman/petunjuk teknis dan rencana strategis di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, sistem informasi, fasilitasi, pemantauan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;

e. menyelenggarakan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bedasarkan pengaduan laporan khusus, permasalahan, penelaahan dan penyiapan bahan pembelaan dan bantuan hukum serta layanan konsultasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menyiapkan dan menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan hukum;

g. menyelenggarakan ketatausahaan Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;

i. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;

j. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum  mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah secara terpadu, menyelenggarakan pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum yang meliputi ;

a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;

b. menyiapkan dan menganalisa bahan kebijakan pembinaan, pedoman/petunjuk teknis dan rencana strategis di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, sistem informasi, fasilitasi, pemantauan, melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;

d. melaksanakan pengkajian produk-produk hukum daerah;

e. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah;

f. menyelenggarakan ketatausahaan Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;

h. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;

i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsi.