JDIH | Purworejo – Pemerintah Kabupaten Purworejo Jawa Tengah kembali meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Sejak tahun 2014 Pemkab Purworejo selalu meraih penghargaan, namun baru tahun ini dilakukan pemeringkatan dan Purworejo dinobatkan meraih peringkat tiga nasional. Penghargaan diserahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly kepada Plt Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti SH dalam Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 di Lapangan Banteng Jakarta, Minggu (10/12/2023) malam. Hadir Ketua Komnas HAM Dr. Atnike Nova Sigiri MSc, Pj Gubernur DKI Jakarta Drs Heru Budi Hartono MM, Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purn Nana Sudjana serta sejumlah kepala daerah, pejabat dan tamu undangan terkait. Dalam penghargaan Kabupaten/ Kota Peduli (KKP) HAM tahun ini, Pemkab Purworejo meraih peringkat tiga dengan raihan nilai 92,8. Peringkat pertama dan kedua diraih Kota Mojokerto Jawa Timur dengan nilai 94,55 dan Kabupaten Tapin Kalimatan Selatan dengan nilai 93,5. Sedangkan peringkat keempat dan kelima diraih Kota Tasikmalaya Jawa Barat dengan nilai 92,5 dan Kota Jakarta Timur DKI Jakarta dengan nilai 92,15.Plt Bupati Yuli Hastuti usai acara menyampaikan rasa syukurnya atas raihan penghargaan Purworejo sebagai Kabupaten Peduli HAM peringkat tiga nasional. Dirinya berharap ke depan dapat lebih ditingkatkan melalui berbagai program dalam pemenuhan HAM. “Harapan saya untuk tahun-tahun ke depan dapat lebih digalakkan dan ditingkatkan lagi, utamanya dalam melayani hak-hak masyarakat Kabupaten Purworejo,” tutur Plt Bupati didampingi Kabag Hukum Setda Puguh Trihatmoko SH MH dan Kabag Prokopim Setda Ulik Sri Widiatmi S.Sos. MAP. Sementara itu, Kabag Hukum Setda Puguh Trihatmoko menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi dasar penilaian. Yakni Purworejo selalu meraih KKP HAM tiga tahun terakhir sejak 2019. Purworejo juga dinilai konsisten melaporkan aksi HAM dengan capaian nilai lebih dari 80 pada tahun 2022. “Tidak terdapatnya dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo juga menjadi salah satu yang dinilai,” terang Puguh.
