• Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 91 Tahun 1999 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional;
• Peraturan Menteri Hukum dan  Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Teknis Pengelolaan JDIHN;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
• Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Kabupaten Purworejo.